Menelusuri DAK Pendidikan Tahun 2013

KONSULTAN LIAR MARAK DI KABUPATEN BOGOR

Bogor (EB) - Konsultan liar atau konsultan yang tidak jelas legalitas dan identitasnya kian marak melakukan aksi bisnisnya di wilayah Kabupaten Bogor. Para yang mengaku konsultan itu telah menimbulkan banyak korban, baik pisik bangunan yang tidak sesuai dengan kaedah/ketentuan maupun kerugian keuangan bagi para korbannya....

Adapun sasaran prakteknya adalah sekolah-sekolah yang mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK), sebab dana DAK tersebut dilaksanakan secara swakelola. Karena tidak melalui proses lelang/tender dengan demikian para penyedia jasa itu lebih leluasa untuk memperdaya para kepala sekolah agar mau bekerjasama dengan pihaknya. Demikian dikatakan Muchtar Sanusi Ketua Tim Tekhnis LSM Komunitas Bela Rakyat (LSM KOBRA) diruang sekretariatnya minggu lalu.


Muchtar melanjutkan bahwa konsultan-konsultan tersebut pada umumnya tidak professional, “hal ini kami temukan berdasarkan hasil kerjanya dilapangan. Berbagai kejanggalan yang terlihat seperti gambar yang tidak sesuai dengan kaedah jasa kontruksi, yang lebih parah lagi ada sebagian dari mereka tidak bertanggung jawab terhadap pengawasan pembangunannya. Malah ada yang ditinggal pergi begitu saja. Kondisi carut marut para konsultan dan kontraktor lebih disebabkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pengawasan maupun pembinaan. Pemkab Bogor dalam hal ini terkesan tutup mata.” lanjutnya

“Kami dari LSM KOBRA sangat menyayangkan atas keteledoran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Harapan kami agar pihak Disdik segera turun tangan untuk membenahi serta mentertibkan para konsultan liar dimaksud. Kalau aturannya sudah ditegakkan tentu saja ada sanksi hukum bagi yang mengabaikannya.” Demikian Muchtar mengakhiri.

M. Hasani, ST. Ketua Paguyuban Konsultan Kabupaten Bogor saat dikonfirmasi via telepon seluler membenarkan maraknya konsultan liar yang ikut andil dalam program DAK Swakelola. Seharusnya perencanaan dan pengawasan pembangunan tersebut di kerjakan oleh  konsultan  yang profesional, bukan di kerjakan oleh calo yang mengaku-ngaku konsultan.
 “Saya tidak menutup mata bahwa hal itu terjadi pada program DAK Swakelola, agar hal ini tidak terjadi lagi kedepan, maka harus diberikan kepada pimpinan perusahaan minimal Direkturnya bukan kepada calo, supaya hasil pekerjaannya dapat di pertanggung jawabkan”. ujar Direktur PT. Windu Expotindo itu.

Menurut sumber EB yang lainnya bahwa diduga ada oknum Dinas Pendidikan yang ikut memainkan peranan atau mengkondisikan antara Konsultan dengan pihak Kepala Sekolah.
 Anwar Anggana Kepala Bidang Sarana & Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, bahwa pihaknya tidak menampik masih ada konsultan liar yang ikut bermain, karena keterbatasan sumber daya manusia dan jumlah konsultan yang ada tidak seimbang dengan kuota kegiatan yang begitu banyak akhirnya memanfaatkan konsultan yang ada, untuk memantau kegiatan konsultan kami siapkan buku kendali agar mereka mencatat kehadiran dan membuat laporan mingguan yang dilaporkan 2 minggu sekali ke Dinas.

“Jujur saja saya baru seumur jagung duduk di Disdik ini, karakter konsultan juga belum saya pelajari namun setelah saya empat bulan disini mungkin pada intinya keterbatasan SDM. Tapi setidaknya mereka (konsultan –red) yang saya tahu sudah bekerja secara optimal. Justru konsultan-konsultan lain yang bergerak dan lebih berperan disitu, yang dikatakan konsultan lain itu dalam tanda kutip ya! (tidak memiliki bendera/identitas –red) dan memang masih marak.” Jelas Anwar.
 Intinya ditahun ini lanjut Kabid Sapras itu pihaknya akan membenahi setiap permasalahan yang ada. “Kita tidak perlu lagi melihat kebelakang tapi kedepan, yang jelas kalau saya mempelajari disini konsultan memang belum optimal. Ketika terjadi masalah dalam program DAK, saya tidak menampik adanya pihak-pihak yang bermain dalam hal ini pihak ketiga atau bisa saja pihak dinas sendiri, tapi saya masih meraba-raba karena ini susah untuk dibuktikan dan saya tidak bisa menjustice (mengadili- red)”, ungkapnya.

“Saya butuh rekan-rekan pers, hanya saja masih banyak kepala sekolah yang merasa terintimidasi oleh pihak ketiga, jika terjadi permasalahan dilapangan kita akan panggil untuk duduk bersama bermusyawarah agar dibenahi dan diperbaiki. Jangan sampai kami yang tidak tau apa-apa sering dijadikan bemper dicecar pertanyaan, tapi kami tetap profesional, karena menurut saya tidak semua konsultan juga jelek kinerjanya kembali ke pribadi konsultan itu sendiri “. tambahnya
 Kabid Sapras itu juga berharap agar semua permasalahan yang ada tidak terjadi lagi untuk kedepannya, “kami akan melakukan MOU dengan kejaksaan dan melakukan semacam rakor pra-kegiatan dengan menghadirkan konsultan, kepala UPTK Pendidikan serta penyedia jasa akan kita warning sebelum pelaksanaan dan akan kita evaluasi saat pelaksanaan.

Terkait konsultan nakal yang tidak sesuai tupoksi konsultan, pihak Disdik telah mengantongi catatan kinerja konsultan dan mengancam akan memberi sanksi tidak mengikut sertakan dalam kegiatan selanjutnya.

“Untuk konsultan yang tidak optimal dalam bekerja dan tidak sesuai dengan tupoksi, saya sudah mempunyai catatan mengenai kinerja konsultan, bila ketauan dan ada bukti nyata, saya akan paling depan untuk menghukum dengan tidak diikut sertakan dalam kegiatan kedepannya” tegas Anwar.
(Rangga/Andres)